Selasa, 28 Februari 2012 - 18:54:34 WIB

Sidang Perdana PTUN Kasus Gerbang HTT Padang
Kategori: Hukum - Dibaca: 1328 kali

650X130 Gapura HTT Padang

Padang, KlikSumbar

Hok Tek Tong atau Himpunan Tjinta Teman (HTT) Padang yang memperkarakan Pemko Padang terkait keputusan perobohan Gapura milik HTT di Kelenteng Pondok, sidang perdananya digelar PTUN Padang, Selasa (28/2).

Pada gugatannya, Ketua HTT Padang Feryanto Gani meminta majelis hakim PTUN yang menyidangkan kasus ini, membatalkan Surat Perintah Bongkar Gapura Nomor : 640/2.04/DTRTB-P.P/2012 tanggal 6 Februari 2012 yang diterbitkan DTRTB.

"Kita berharap suratnya dibatalkan oleh majelis hakim," ujar Djuanda Rasul kuasa hukum HTT pada majelis hakim yang diketuai Dwika Hendra Kurniawan dengan anggota Fidly dan Mohammad Yusup.

Menurut Djuanda, saat proses pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), penggugat telah melengkapi segala persyaratan sebagaimana diatur Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2005 tentang IMB. "Surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kota Padang sudah terbit 5 Agustus 2011," sebut Djuanda.

Pada rekomendasi Dishub Padang jelas tertulis pembangunan Gapura dapat dilaksanakan karena tidak mengganggu arus lalu lintas. Juga ada persetujuan lisan dari Wali Kota Padang Fauzi Bahar. Tapi, kenapa pada tanggal 6 Februari 2011 ada surat perintah pembongkaran.

Menurut Djuanda, keluar surat perintah pembongkaran, Pemko Padang melalui Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (DTRTB) kliennya merasa dirugikan.

Menanggapi gugatan penggugat, kuasa hukum tergugat Andri Yulika, Nawarlis Yunas, dan Nuzuirsyam, menegaskan, surat perintah bongkar tersebut isinya berupa perintah kepada penggugat agar yang bersangkutan membongkar sendiri bangunannya. Jika dalam waktu 7 x 24 jam penggugat tidak melakukan pembongkaran sendiri maka baru dapat diterbitkan surat penetapan pembongkaran. "Objek sengketa dalam perkara ini belum memiliki daya paksa dan belum menimbulkan akibat hukum pada penggugat secara langsung," sebut Andri Yulika.

Kata Andri Yulika, Kabag Hukum Pemko Padang ini, bangunan gapura tersebut belum mempunyai izin. Penggugat baru sebatas mengurus rekomenasi dari Dinas Perhubungan Kota Padang sebagai salah satu syarat keluarnya izin bangunan.

HTT pernah mengajukan permohonan IMB pada tanggal 25 Februari 2011 lalu, tapi permohonan itu dinyatakan tidak dapat diproses karena gambar rencana bangunan belum mendapat izin dari Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kota Padang.

Kisruh Gapura HTT sudah berlangsung cukup lama, bahkan hampir memicu konflik di lapangan. "Kami menempuh jalur hukum karena kami tidak mau merusak suasana kondusif yang telah terbangun lama di kawasan Pondok ini," ujar Feriyanto Gani. Karenanya kita tunggu saja proses pengadilan ini.

. ( Apr/ )

Share |


Mengganti Leo, Golkar Sama Memberi Aib Pemuda Pancasila(958)
Kebijakan Publik Pemko Padang tak Jelas(496)
Padang Recycle Expo 2012 Diresmikan(535)
Komisi Yudisial Harus Periksa Majelis Hakim(316)
Rumah Kos Digasak Pencuri, HP dan Uang Tunai Lenyap(400)


0 Komentar :



Isi Komentar :
Nama :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

iklan
^ Kembali ke Atas